Penulis
Dr. Praniko Imam Sagita, S.H., M.H
Kategori
Buku Referensi
ISBN
Dalam proses
e-ISBN
Dalam Proses
Ukuran
14,8 x 21 cm
Halaman
xx + 270 hlm
Tahun Terbit
Agustus 2026
Harga
Rp 225.000,-
Sinopsis
Buku ini disusun dengan dilatarbelakangi oleh dinamika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terus mengalami perkembangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana Pilkada masih menjadi tantangan serius yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai efektivitas sistem sanksi pidana yang berlaku saat ini.
Reformulasi sanksi pidana dalam Pilkada menjadi isu penting mengingat hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera, menjaga keadilan, serta melindungi hak-hak politik masyarakat. Sistem sanksi yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Melalui buku ini, penulis berupaya menguraikan berbagai konsep, teori, serta perkembangan regulasi mengenai tindak pidana Pilkada dengan pendekatan yang bersifat normatif, filosofis, dan empiris. Pembahasan tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai landasan dalam merumuskan sistem sanksi pidana yang lebih efektif.
Selain mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, buku ini juga memuat analisis terhadap berbagai putusan pengadilan, praktik penegakan hukum, serta perbandingan dengan sistem hukum di beberapa negara. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai berbagai kelemahan maupun kelebihan sistem yang selama ini diterapkan sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum pidana di masa mendatang.
Penulis menyadari bahwa pembaruan hukum pidana dalam konteks Pilkada tidak dapat dipisahkan dari perkembangan demokrasi, politik, serta tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil. Oleh sebab itu, reformulasi sanksi pidana harus diarahkan untuk memperkuat integritas penyelenggaraan Pilkada tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan negara hukum. Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, maupun pembuat kebijakan dalam memahami berbagai persoalan hukum pidana yang berkaitan dengan Pilkada. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam upaya perbaikan sistem hukum nasional.