Penulis
Fauzan, M.H
Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum., CPM., CPA
Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy
Editor
Ryan Aditama, S.H., M.H
Kategori
Buku Referensi
e-ISBN
978-634-7593-12-2
Ukuran
14 x 20 cm
Halaman
xii + 130 hlm
Tahun Terbit
Februari 2026
Harga
Rp 125.000,-
Sinopsis
Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang berfungsi menjaga ketertiban, kepastian, dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks penertiban dan pengembangan ternak, regulasi daerah memiliki peran strategis dalam mengatur tata kelola peternakan agar selaras dengan kepentingan ekonomi, kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan kelestarian lingkungan.
Peraturan daerah sebagai produk hukum otonomi memiliki karakteristik yang khas, karena lahir dari kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukumnya pun memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek normatif, sosiologis, maupun administratif. Buku ini berupaya menguraikan secara sistematis berbagai aspek tersebut.
Pembahasan dalam buku ini mencakup dasar-dasar teoritis penegakan hukum pidana, kedudukan peraturan daerah dalam sistem perundang-undangan, hingga implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang penertiban dan pengembangan ternak. Selain itu, dibahas pula peran aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan regulasi.
Penulis menyadari bahwa praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, buku ini juga mencoba mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut serta menawarkan analisis kritis sebagai bahan refleksi dan perbaikan ke depan.
Dalam proses penyusunan buku ini, penulis mengacu pada berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta praktik empiris yang relevan. Pendekatan yang digunakan diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika penegakan hukum pidana di tingkat daerah, khususnya dalam sektor peternakan.
Buku ini ditujukan bagi kalangan akademisi, mahasiswa hukum, praktisi hukum, aparatur pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan dan pengembangan sektor peternakan. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana dan hukum pemerintahan daerah. Lebih dari itu, buku ini diharapkan dapat mendorong terciptanya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pengembangan sektor peternakan secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang efektif hendaknya mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha peternakan.