Penulis
Ida Bagus Made Oka Wijaya, M.H
Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H.M.Hum.CPM.CPA.
Prof. Dr. Hj. Rahmi Hidayati, M.H.I
Editor
Ryan Aditama, S.H., M.H
Kategori
Buku Referensi
e-ISBN
978-634-7593-13-9
Ukuran
14 x 20 cm
Halaman
xi + 136 hlm
Tahun Terbit
Februari 2026
Harga
Rp 125.000,-
Sinopsis
Unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang unjuk rasa berkembang menjadi tindakan yang bersifat anarkis dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban serta keamanan masyarakat.
Situasi tersebut menempatkan aparat kepolisian pada posisi yang kompleks dan penuh tantangan. Di satu sisi, kepolisian memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat. Di sisi lain, kepolisian juga bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan mencegah terjadinya tindak pidana maupun kerusakan fasilitas umum.
Buku ini berupaya mengkaji secara komprehensif berbagai upaya kepolisian dalam menangani unjuk rasa yang bersifat anarkis, baik melalui pendekatan preventif, persuasif, maupun represif yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penulis menekankan pentingnya profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Dalam pembahasan, diuraikan pula dasar hukum yang menjadi landasan tindakan kepolisian, termasuk prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan pengendalian massa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara.
Selain aspek normatif, buku ini juga menyoroti faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa yang berujung anarkis, baik yang bersumber dari ketidakpuasan sosial, kesenjangan ekonomi, maupun komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memahami akar permasalahan, diharapkan penanganan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat reaktif, tetapi juga solutif.
Penulis juga mengangkat pentingnya pendekatan humanis dalam pengamanan aksi massa. Dialog, negosiasi, dan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting dalam mencegah eskalasi konflik. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kepolisian modern yang mengedepankan community policing dan kemitraan dengan masyarakat.
Dalam penyusunan buku ini, penulis menggunakan berbagai referensi berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, serta studi kasus yang relevan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika penanganan unjuk rasa yang bersifat anarkis di Indonesia. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, aparat kepolisian, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu ketertiban umum dan penegakan hukum. Penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan rujukan yang konstruktif dalam memahami peran dan tantangan kepolisian di era demokrasi.