Penulis
Yudi Hariyanto, M.H
Dr. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag
Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum
Editor
Isrok, S.E., M.E M
Rudi Hartono, S.H., M.H
Kategori
Buku Referensi
ISBN
Dalam proses
e-ISBN
Dalam Proses
Ukuran
14 x 20 cm
Halaman
xvii + 156 hlm
Tahun Terbit
Oktober 2026
Harga
Rp 175.000,-
Sinopsis
Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian material maupun dampak psikologis bagi korban. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat mengganggu kepercayaan sosial, hubungan kekeluargaan, serta stabilitas hubungan ekonomi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara penipuan membutuhkan pendekatan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap korban, serta mendorong pertanggungjawaban pelaku secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian tindak pidana sering kali dipahami melalui mekanisme peradilan formal yang berorientasi pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi. Meskipun mekanisme tersebut memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, pendekatan yang berorientasi pada penghukuman belum tentu sepenuhnya menjawab kebutuhan korban terhadap pemulihan kerugian. Kondisi ini mendorong perlunya kajian mengenai alternatif penyelesaian yang tetap menghormati hukum, melindungi hak korban, dan memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.
Konsep restorative justice atau keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan yang menempatkan pemulihan sebagai salah satu orientasi penting dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, pengakuan terhadap dampak tindak pidana, tanggung jawab pelaku, serta upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban. Dalam perkara penipuan, prinsip tersebut dapat menjadi bahan kajian yang relevan, terutama ketika penyelesaian melalui pemulihan memungkinkan untuk dilakukan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum.
Pembahasan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Setiap upaya penyelesaian harus memperhatikan dasar hukum, kewenangan aparat penegak hukum, karakteristik tindak pidana, serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk mengesampingkan hukum atau sebagai mekanisme yang secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai pendekatan yang penerapannya harus memiliki dasar dan batasan hukum yang jelas.
Selain perspektif hukum pidana, buku ini mengangkat hukum Islam sebagai sudut pandang penting dalam memahami penyelesaian tindak pidana penipuan. Islam menempatkan kejujuran, amanah, keadilan, dan larangan mengambil hak orang lain secara batil sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Penipuan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena mengandung unsur ketidakjujuran dan dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Oleh sebab itu, pembahasannya perlu dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban, perlindungan hak, pemulihan kerugian, serta upaya mewujudkan kemaslahatan.
Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa dan pemulihan hak dapat dikaji melalui prinsip-prinsip seperti ṣulḥ atau perdamaian, pemenuhan hak pihak yang dirugikan, serta larangan melakukan kezaliman. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perkara penipuan perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan karakter perbuatan, jenis hak yang dilanggar, dan ketentuan hukum yang relevan. Perdamaian antara pelaku dan korban tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan yang salah, menghilangkan hak korban secara sepihak, ataupun mengabaikan kepentingan umum.
Pertemuan antara perspektif hukum pidana dan hukum Islam memberikan ruang bagi analisis yang lebih luas mengenai hakikat keadilan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan. Hukum pidana memberikan kerangka normatif mengenai larangan, pertanggungjawaban, kewenangan penegak hukum, dan konsekuensi hukum suatu perbuatan. Sementara itu, hukum Islam menawarkan landasan etis dan normatif yang menekankan keadilan, amanah, pemulihan hak, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan. Dialog antara kedua perspektif tersebut diharapkan dapat memperkaya pemikiran tentang penyelesaian perkara yang berimbang dan bertanggung jawab. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang ingin memahami perkembangan pemikiran mengenai keadilan restoratif. Uraian dalam buku ini juga diharapkan dapat membantu pembaca mengidentifikasi peluang dan batasan penerapan pendekatan restoratif dalam perkara penipuan, termasuk pentingnya persetujuan yang bebas dari tekanan, perlindungan terhadap korban, pemenuhan hak yang dirugikan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.