Penulis
Dr. Wahyu Satya Gumelar, M.M.Pd
Enjang Warman, S.Pd.I., S.Pd., M.Pd
Sajidin, S.Pd., M.M.Pd
Arie Gifary, S.T., S.I.Kom., M.Pd
Hendri Abdul Qohar, S.Pd., M.Pd
Mulatsih Sri Utami, S.Pt., M.M.Pd
Ruhana Afifi, S.Pd., M.Pd
Asep Hamjah Taupik, S.Ag., M.Pd
Editor
Dr. Fidya Arie Pratama, S.Pd., M.Pd
Kategori
Buku Referensi
ISBN
Dalam Proses
E-ISBN
Dalam Proses
Ukuran
14,8 x 20 cm
Jumlah Halaman
vi + 211 hlm
Tahun Terbit
November 2025
Harga
Rp. 145.000,-
Sinopsis
Buku ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah pemikiran mengenai hubungan antara dinamika politik, proses kebijakan publik, dan implementasinya pada sektor pendidikan yang hingga kini terus berkembang seiring tuntutan masyarakat dan perubahan sosial. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang melingkupinya. Setiap keputusan pendidikan mulai dari perencanaan, alokasi anggaran, implementasi program, hingga evaluasi kebijakan selalu berada dalam ruang tarik-menarik kepentingan politik, ideologi, kekuasaan, dan paradigma pembangunan nasional. Melalui berbagai teori, hasil penelitian, serta analisis empiris, buku ini berupaya menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses teknokratis, tetapi juga arena politik yang sarat nilai, kepentingan, dan agenda perubahan.
Hubungan politik pendidikan bersifat dialektis dan multiskalar: pendidikan dipengaruhi oleh keputusan politik pada level makro (ideologi negara, anggaran, regulasi), meso (birokrasi, partai, lembaga donor), dan mikro (sekolah, guru, komunitas). Pendidikan sekaligus menjadi arena reproduksi budaya, arena perebutan legitimasi moral, dan sarana pembangunan kapabilitas warga negara. Sebagaimana dicatat Apple (1979, 2006) dan Freire (1970), kebijakan pendidikan memuat nilai-nilai normatif dan berperan dalam konstruksi identitas sosial
Kompleksitas ini menyebabkan kebijakan sering kali kontradiktif: mis. kebijakan peningkatan mutu berbenturan dengan target efisiensi anggaran; desentralisasi memberi otonomi tetapi memperbesar disparitas. Analisis yang mengabaikan dimensi politik (kekuasaan/ideologi/representasi) akan miskin penjelasan