Penulis
Septian Sapta, M.H
Prof. Dr. Yuliatin, M.HI
Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum
Editor
Ryan Aditama, S.H., M.H
Kategori
Buku Referensi
ISBN
Dalam proses
e-ISBN
Dalam Proses
Ukuran
14 x 20 cm
Halaman
xii + 252 hlm
Tahun Terbit
Oktober 2026
Harga
Rp 225.000,-
Sinopsis
Perkembangan mobilitas manusia antarnegara telah membawa berbagai manfaat bagi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan investasi. Namun, meningkatnya keberadaan warga negara asing di suatu negara juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi negara dalam menjaga ketertiban, keamanan, kedaulatan, serta kepastian hukum. Pelanggaran terhadap izin keimigrasian, baik berupa penyalahgunaan izin tinggal, pelampauan masa berlaku izin, maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, memerlukan penanganan yang proporsional, efektif, dan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
Dalam konteks tersebut, penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, tetapi juga mencakup tindakan administratif keimigrasian. Kedua instrumen tersebut memiliki karakter, tujuan, dan mekanisme yang berbeda, tetapi pada hakikatnya diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu melihat hubungan antara penegakan hukum pidana dan tindakan administratif secara proporsional, sehingga penindakan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan, pemulihan ketertiban, perlindungan kepentingan negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Buku ini kemudian memperluas pembahasan melalui perspektif ta’zir dalam hukum pidana Islam. Konsep ta’zir memberikan ruang bagi penguasa atau otoritas yang berwenang untuk menentukan bentuk dan kadar sanksi terhadap perbuatan yang tidak secara khusus ditentukan sanksinya dalam nash, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian dapat dikaji dari aspek tujuan hukum, proporsionalitas sanksi, pencegahan, serta perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Selain konsep ta’zir, buku ini juga menggunakan perspektif siyasah syar’iyyah untuk menganalisis kewenangan negara dalam mengatur dan menegakkan ketentuan terhadap warga negara asing. Siyasah syar’iyyah memberikan landasan pemikiran bahwa kebijakan pemerintahan harus diarahkan kepada terwujudnya kemaslahatan, keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kewenangan negara dalam mengatur lalu lintas dan keberadaan orang asing dapat ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab kekuasaan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.